Kepala Sman 1 Ukui Diduga Korupsi Dana Bos — Ratusan Juta Anggaran DIpertanyakan
PELALAWAN, RIAU — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Ukui, Kabupaten Pelalawan menjadi sorotan tajam. Data penggunaan anggaran tahun 2024–2025 menunjukkan pola kejanggalan yang diduga kuat merupakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kepala Sekolah diduga menyalahgunakan wewenang, mengalihkan anggaran dari fungsi utamanya ke pos-pos yang membengkak tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Pihak berwenang diminta segera turun tangan.
Tahun Total Dana BOS Siswa Dana/Siswa
2024 Rp 876.367.300 585 ±Rp 1,5 Juta
2025 Rp 811.302.600 549 ±Rp 1,48 Juta
- 2024: Administrasi → Rp 208.076.620 (±23,7% dari total anggaran)
- 2025: Administrasi → Rp 165.925.500 (±20,5% dari total anggaran)
Tidak wajar! Biaya administrasi melebihi batas kewajaran, diduga melanggar prinsip efisiensi dan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 yang menekankan dana BOS untuk operasional pembelajaran, bukan biaya administrasi berlebihan.
- 2024: Perpustakaan → Rp 175.062.000
- 2025: Perpustakaan → Rp 158.425.200
- TOTAL: Rp 333.487.200
Apakah buku dan fasilitas perpustakaan senilai itu terlihat nyata? Warga dan orang tua murid mempertanyakan realisasi fisik belanja ini. Padahal aturan mewajibkan alokasi min. 10% untuk buku, bukan pembengkakan tanpa bukti.
- 2024: Pembelajaran & Ekstrakurikuler → Rp 8.300.000 (hanya ±0,95%)
- 2025 Tahap I: Rp 0 — TIDAK ADA ANGGARAN untuk kegiatan inti sekolah!
Ini penyimpangan paling nyata! Fungsi utama Dana BOS adalah mendukung proses pembelajaran, justru dipangkas habis. Sementara pos lain dibengkakkan.
- 2024: Rp 4.800.000
- 2025: Rp 300.000
Pengembangan kompetensi guru diabaikan, padahal aturan mewajibkan alokasi yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidik.
No. Dasar Hukum Pasal/Ketentuan
1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 & 3 — Penggelapan/penyalahgunaan anggaran negara yang merugikan keuangan negara
2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 — Pengelolaan harus transparan, akuntabel, efisien, taat aturan
3 Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 tentang Juknis BOS Dana BOS untuk operasional pembelajaran, bukan biaya administrasi berlebihan
4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 — Pendidikan dikelola secara adil, transparan, tidak ada penyalahgunaan
5 Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026 Batas honor maksimal 20% untuk sekolah negeri; administrasi berlebihan tidak dibenarkan
“Berdasarkan data yang diperoleh, Kepala Sekolah SMAN 1 Ukui diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BOS. Biaya administrasi dan perpustakaan membengkak ratusan juta, sementara kegiatan pembelajaran justru dipangkas hingga Rp 0. Ini jelas penyalahgunaan wewenang!” — Pernyataan media.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Pelalawan, Inspektorat Kabupaten Pelalawan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera melakukan audit menyeluruh dan menindaklanjuti dugaan korupsi ini sesuai hukum yang berlaku. Jika terbukti, dana yang diselewengkan harus dikembalikan dan pelaku diproses secara pidana.”
Berita ini bersifat DUGAAN. Hak jawab terbuka untuk Kepala Sekolah SMAN 1 Ukui untuk memberikan klarifikasi, menunjukkan bukti fisik belanja anggaran, dan meluruskan kejanggalan di atas.
Tim.
