Tiga Jembatan Hilang, Satu Semenisasi Dipangkas: Suara Selamet Menggugat Negara dari Desa Sei Kandis
Rokan Hulu, Riau — Kamis, 26 Desember 2025
Di Desa Sei Kandis, pembangunan tak lagi soal janji. Ia menjelma menjadi pertanyaan tentang kejujuran dan keberanian hukum.
Tiga jembatan disebut dianggarkan. Satu semenisasi tercatat rapi di dokumen. Namun di lapangan, yang tersisa hanya kemarahan warga.
Selamet, warga Desa Sei Kandis sekaligus narasumber utama, menyebut dugaan penyimpangan anggaran desa kini berada di titik paling mengkhawatirkan.
“Ini bukan satu proyek. Ada tiga jembatan yang tidak direalisasikan dan satu semenisasi yang dipangkas. Anggarannya sudah dicairkan,” tegas Selamet.
Tiga Jembatan, Nol Realisasi
Berdasarkan keterangan Selamet dan pengakuan resmi Ketua BPD Sei Kandis, tiga jembatan—Jembatan Kandis, Jembatan Sei Torob, dan Jembatan Sei Kijing—tidak direalisasikan sama sekali,
meski anggarannya telah dicairkan.
Jembatan-jembatan tersebut merupakan akses vital jalur produksi warga. Ketika jembatan tak ada, beban berpindah ke pundak rakyat.
“Kalau uangnya ada tapi jembatannya tidak ada, itu bukan kelalaian. Itu patut diduga penyimpangan,” kata Selamet.
Semenisasi Dusun 3: Dokumen 120 Meter, Lapangan 100 Meter
Selain jembatan, semenisasi jalan di Dusun 3 (Dusun Sejahtera) juga menuai sorotan. Dalam APBDes tercantum spesifikasi 3 x 0,2 x 120 meter. Namun di lapangan, panjangnya hanya sekitar 100 meter.
“Dua puluh meter hilang. Ini fakta lapangan yang kami lihat sendiri,” ujar Selamet.
Selisih volume ini dinilai membuka potensi kerugian keuangan negara.
Laporan Ada, Hukum Terasa Diam
Yang paling membuat warga marah, kata Selamet, adalah mandeknya laporan dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu selama lebih dari satu tahun, padahal laporan tersebut disampaikan bersama BPD.
“Karena laporan mandek, kepala desa semakin berani. Dugaan kasus terus bertambah,” ungkap Selamet.
Masyarakat Menahan Diri, Negara Diminta Hadir,
Selamet menegaskan, masyarakat tidak menginginkan kekacauan. Mereka memilih jalur hukum. Namun kesabaran warga kian menipis.
“Dana desa itu uang rakyat. Jangan jadikan ladang korupsi. Kami minta audit total dan penegakan hukum yang nyata,” tegasnya.
Ujian Keberanian Penegak Hukum
Hingga berita ini diterbitkan:
Kepala Desa Sei Kandis belum memberikan klarifikasi resmi
Kejaksaan Negeri Rokan Hulu belum menyampaikan penjelasan terbuka,
Kasus tiga jembatan yang tak terbangun dan satu semenisasi yang dipangkas kini menjadi ujian serius bagi keberanian negara.
Bukan hanya tentang infrastruktur—tetapi tentang keadilan dan kepercayaan rakyat.
Ketika suara Selamet mewakili desa, pertanyaannya tinggal satu: siapa yang berani menjawabnya?
(DR)
