Musrenbang Kecamatan Ujung Batu Fokuskan Prioritas Pembangunan 2027
Ujung Batu — Pemerintah Kecamatan Ujung Batu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana pembangunan tahun 2027,
Kegiatan ini berlangsung di aula kantor Kecamatan Ujung Batu dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.kamis 05 februari 2026 pagi
Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, B. Marulak Nainggolan, Camat Ujung Batu Sigit Pranjoro, SSTP, Kapolsek Ujung Batu/Wakapolsek S. Panjaitan, Danramil 08/Tandun A. Sembiring, KUA Ujung Batu Boby Fahrial, S.HI, perwakilan Bappeda Rohul Hadi Zulfadlhan, ST, tokoh masyarakat Aflahul, Kepala SMP Negeri 01 Ujung Batu Berlian, S.Ag, seluruh kepala desa dan BPD se-Kecamatan Ujung Batu, serta kader PKK tingkat kecamatan dan desa.
Camat Ujung Batu Sigit Pranjoro, SSTP dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan menyelaraskannya dengan program pembangunan daerah.
“Kegiatan Musrenbang ini bertujuan untuk menghimpun dan membahas usulan prioritas pembangunan dari desa-desa agar dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Sigit.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang kecamatan ini nantinya akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan usulan yang bersifat prioritas dapat terealisasi secara bertahap.
Anggota DPRD Rokan Hulu B. Marulak Nainggolan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Musrenbang dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang merata.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Rohul Hadi Zulfadlhan, ST menjelaskan bahwa setiap usulan yang disampaikan akan melalui tahapan verifikasi dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah.
Musrenbang Kecamatan Ujung Batu berlangsung dengan lancar dan partisipatif, ditandai dengan penyampaian berbagai usulan pembangunan dari masing-masing desa, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat.
