Gedung RSUD Rohul lMangkrak, Aktivis Rancang Aksi Demo Di KPK
www.kmm.com–Rokan Hulu-Terkait mangkraknya bangunan gedung RSUD Rokan Hulu (Rohul), sejak tahun 2017 lalu dan belum adanya solusi lanjutan pembangunannya. Para aktivis berencana akan melakukan aksi demo di KPK RI pada 18 September 2023 mendatang.
Hal itu ditegaskan ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia ( AMTI ) Riau, Dendy dan ketua Forum Pemuda Mahasiswa Rokan Darussalam, Deny Afrial kepada wartawan.
“Ya, rencanya kami bersama rekan rekan aktivis akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 18 September 2023. Terkait mangkraknya gedung RSUD Rohul, 6 lantai tersebut,” kata Dendy dan Deny, Sabtu (9/9/2023).
Menurut Dendy, bangunan gedung RSUD 6 lantai itu dibangun mulai dari 2011-2016, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 82M. Pembangunan RSUD ini menggunakan dana APBN pada 3 tahap dan tahap ke 4 menggunakan Bankeu Riau.
Para aktivis tersebut akan menyampaikan orasi agar KPK turun ke Rohul melakukan penyelidikan dan penyidikan Terkait mangkraknya gedung RSUD, 6 Lantai tersebut.
“Berapa bulan lalu kami melihat di berita bahwasanya RSUD Rohul sudah mendapat Akreditasi bintang lima yang setara dengan Akreditasi Paripurna. Kita tentu bangga selaku masyarakat Rohul karena RSUD ini sudah mendapat Akreditasi tersebut. Namun melihat fakta di lapangan alangkah mirisya melihat kondisi pelayanan dinilai terkesan lamban dalam menangani pasien. Serta fasilitas RSUD yang kami nilai kurang memadai.
“Hal ini membuat kami bertanya tanya, bagaimana mungkin tim KARS memberikan akreditasi bintang lima kepada RSUD Rohul. Sementara kami menilai masih banyak yang harus di evaluasi di RSUD Rohul itu. Karena kesehatan salah satu pondasi penting membuat maju suatu daerah. Bagaimana mungkin suatu daerah bisa maju kalau fasilitas kesehatan tidak memadai dan pelayanan terkesan lamban,” tandasnya.
Dendy juga minta masyarakat, khususnya instansi hukum jangan sampai diam kepada oknum-oknum yang menjadikan kesehatan sebagai ladang bisnis. Ataupun keserakahan atas kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Beberapa tuntutan AMTI RIAU yang akan disampaikan ke KPK
- AMTI RIAU minta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait dugaan Korupsi Pembangunan Gedung RSUD 6 lantai yang dimulai pada tahun 2011-2016 yang sudah menghabiskan anggaran sekitar 82 miliar lebih. Dimana tiga tahap menggunakan dana APBN dan tahap keempat BANKEU Riau , namun sampai saat ini masih mangkrak.
- AMTI RIAU minta KPK memanggil dan memeriksa eks Bupati Rohul Periode 2011-2015 DR. H. Achmad, M. Si., dan Bupati Rohul 2016-2020 H. Sukiman, yang bertanggung jawab atas terbengkalainya pembangunan tersebut.
- AMTI RIAU minta KPK memanggil dan memeriksa Tim KARS yang telah memberikan akreditasi paripurna yang kami nilai akreditasi tersebut belumlah layak diberikan kepada RSUD Rohul
- AMTI RIAU minta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dana BLUD RSUD Rohul 2022.
- AMTI RIAU minta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pengadaan Obat-Obatan di RSUD Rohul tahun 2022.
- AMTI RIAU minta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Perizinan Limbah dan pengolahan limbah medis di RSUD Rokan Hulu.
- AMTI RIAU tidak akan berhenti menyampaikan aspirasi sampai tuntutan direalisasikan dan akan membawa massa lebih banyak.
Sementara itu Deny Afrial mantan sekretaris Ikatan Mahasiswa Ujung Batu (IMUB) Pekanbaru ditempat yang sama menyebutkan, permasalahan ini sudah berlarut larut bahkan tanpa ada kejelasan sampai saat ini.
“Mirisnya aparat penegak hukum seakan tutup mata, ada apa? Kami minta penegak hukum agar lebih serius lagi dalam menangani kasus ini,” ungkap Deny.
Deny juga minta seluruh oknum yg bertanggung jawab atas permasalahan di RSUD Rohul yang sudah kian jelas dan terang benderang.
“Saya siap di barisan terdepan untuk mengawal kasus ini, termasuk aksi di KPK RI bersama rekan-rekan akan menggelar aksi dalam waktu dekat ini.” kata Deny yang juga Ketua SAAPMA PP Rohul 2014-2016 (RZ)
