Dua Kali Dianggarkan, Fasilitas Tetap Tak Ada ,Nama Mantan Camat Pendalian IV Koto Disebut -sebut
Rokan Hulu Kondisi Kantor Camat Pendalian IV Koto kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena pindah tempat tugas tapi juga soal buruknya prasarana atau fasilitas kantor Camat,
“Sorotan publik tersebut sangat mengejutkan publik seperti Meja, kursi, gorden, hingga toilet umum (MCK) di kantor Camat Pendalian IV Koto nyaris tak layak pakai,
Luput dari Pantauan masyarakat,namun media tidak terkecoh ,dan ini pada Selasa (11/8/2025) menunjukkan kantor pelayanan masyarakat tersebut berada dalam kondisi yang sangat tidak layak.
Diketahui,Gorden tak tampak di jendela, meja dan kursi tak layak pakai, serta sanitasi umum nyaris tak bisa digunakan.
Ironisnya lagi, berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan,Kantor Camat Pendalian IV Koto setiap tahunnya menerima anggaran belanja perlengkapan kantor seperti Kain Gorden Dianggarkan sebanyak dua kali berturut-turut, yaitu pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 akan tetapi realisasi di lapangan jauh dari harapan alias nihil,
Nama mantan Camat Pendalian IV Koto, Sigit Pranjoro, kini menjadi perhatian publik. Ia menjabat saat dua anggaran itu dicairkan, sebelum akhirnya dimutasi ke Kecamatan Ujung Batu.
Dugaan pun menguat bahwa terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang atau bahkan penyelewengan anggaran.
Camat baru, Rika Meriza, membenarkan bahwa saat dirinya menjabat, kondisi kantor sangat memprihatinkan dan jauh dari standar pelayanan publik.
“Kami masuk ke kantor dengan kondisi hampir kosong. Banyak fasilitas yang seharusnya ada, tapi tak ditemukan. Sekarang kami sedang melakukan audit internal dan pelacakan dokumen anggaran dari dua tahun terakhir,” ujar Rika kepada wartawan.
Masyarakat juga mulai mempertanyakan ke mana larinya dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kinerja pelayanan camat dan stafnya.
“Kalau memang sudah dua kali anggaran turun, kenapa kantor makin rusak, tanya nya,
Hingga kini, belum ada klarifikasi dari pihak Sigit Pranjoro. Sementara itu, dorongan agar pihak Inspektorat dan aparat penegak hukum turun tangan kian menguat. Jika benar terjadi penyimpangan, masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti di meja birokrasi saja, tapi berlanjut ke ranah hukum.tefas beberapa tokoh masyarakat yang ikut menyaksikan ketika awak media melakukan liputan,
(Rambe)
