Bubarkan Pilkada, Karena Bertentangan Dengan Sila ke 4, Pancasila
JAKARTA- Koordinator Nasional Gerakan Nasional Bubarkan Pilkada (KORNAS – GNBP) Johnson Silitonga mengatakan, proses pemilihan langsung Kepala Daerah di Indonesia yang berlangsung saat ini sudah sangat jauh dari substansi demokrasi serta menelan biaya yang sangat signifikan.
“Bahkan dalam UUD NRI 1945, di Pasal 18 Ayat 4, tidak ada narasi secara eksplisit yang menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih secara langsung,” ujar Johnson, Kamis (26/9/2024).
Johnson juga menyampaikan, transisi Demokratisasi yang dialami Bangsa ini dalam prosesnya dari waktu ke waktu tidak mentransformasi nilai-nilai pendidikan Politik yang baik bagi masyarakat.
“Masyarakat sebagai konstituen hanya cenderung hanya menjadi subjek kepentingan politik praktisnya saja,” ujarnya.
“Masyarakat secara tidak langsung dididik untuk ikut Money Politik, karena calon-calon yang muncul bukan representasi Rakyat,” ungkapnya.
“Sehingga setiap Calon Kepala Daerah itu harus menggelontorkan dana yang sangat fantastis. Nilainya mungkin relatif, yah, tergantung dari demografisnya, baik luas wilayah maupun kepadatan penduduknya, tapi umumnya bisa mencapai nilai milyaran rupiah,” lanjut Aktifis KNPI ini
“Dampaknya, sang Kepala Daerah yang terpilih itu nanti pasti akan berupaya mengembalikan Cost Politik yang telah dikeluarkannya saat menjabat dan tidak ada pilihan selain korupsi,” ujar Johnson.
Belum lagi, diterangkannya, jika dihitung dari biaya penyelenggaraannya yang menguras APBD dan potensi gangguan serta ancaman terhadap ketertiban dan perselisihan yang berkepanjangan antar Masyarakat para pendukung Calon Kepala Daerah masing-masing.
“Oleh karenanya, sudah saatnya proses pilkada langsung ini dibubarkan saja, karena akan dapat lebih banyak manfaat daripada mudaratnya baik dari efisiensi anggaran negara dan banyak hal positif yang dalam merekonstruksi kembali’ Nasional Carakter Building yang bersih dari kontaminasi polarisasi di masyarakat akibat pilkada langsung,” lanjut Johnson
“Untuk itu, kami para aktivis yang berasal dari berbagai kalangan dan elemen bangsa serta Masyarakat lainnya akan segera mendirikan posko membuka Sekretariat Bersama (SEKBER) Gerakan Bubarkan Pilkada,” tegasnya
“Kemudian, mengajak Masyarakat dari berbagai kalangan dimanapun di seluruh Indonesia mari kita bersama-sama satukan tekad dan semangat perubahan ini dan bersama-sama kita sampaikan aspirasi ini kepada Presiden pada bulan Oktober nanti di Istana Negara,” pungkas Johnson.
(SH)
