Kematian Ripka Fani, Rikardo: Seragam Polisi Bukan Kekebalan Hukum

Bagikan di sosmed anda

Kematian Ripka Fani, Rikardo: Seragam Polisi Bukan Kekebalan Hukum

Pekanbaru – Kematian Ripka Fani Br S Milala (43), seorang ibu rumah tangga yang mengalami kondisi kritis hingga meninggal dunia dalam rangkaian penindakan dan penggeledahan oleh personel Satresnarkoba Polres Pelalawan, menuai kritik keras dari kalangan praktisi hukum.18 NOVEMBER 2026,

Ketua LBH Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia sekaligus Penasehat Hukum Aliansi Media Nasional (AMAN), Adv. Rikardo Simanjuntak, S.H., CPM, menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius institusi kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh kehilangan prinsip kemanusiaan, apalagi sampai mengabaikan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar proses penindakan.

Rikardo menegaskan, polisi memang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penggeledahan, dan tindakan hukum lainnya dalam pemberantasan narkotika. Namun, kewenangan tersebut tidak memberikan hak kepada aparat untuk mengabaikan keselamatan, martabat, serta hak-hak dasar masyarakat.

“Jangan sampai pemberantasan narkoba dijadikan pembenaran atas tindakan yang mengabaikan keselamatan manusia. Polisi memang diberikan kewenangan oleh undang-undang, tetapi kewenangan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab, kehati-hatian, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada anggapan bahwa ketika seseorang sedang menjadi sasaran operasi kepolisian, maka seluruh orang yang bersamanya kehilangan hak untuk diperlakukan secara manusiawi,” tegas Rikardo.

Menurutnya, meninggalnya Ripka tidak cukup dijawab dengan keterangan bahwa pemeriksaan luar jenazah tidak menemukan luka atau lebam. Publik membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai tindakan petugas, kronologi kondisi korban, proses pertolongan medis, serta kemungkinan hubungan antara rangkaian tindakan kepolisian dengan peristiwa meninggalnya korban.

Rikardo mengingatkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Ia secara khusus menyoroti Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP yang mengatur kewenangan serta tata cara penggeledahan, termasuk terhadap alat transportasi.

Pasal 112 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap alat transportasi. Namun, Pasal 113 ayat (1) pada prinsipnya mengharuskan penyidik terlebih dahulu mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri.

Memang terdapat pengecualian dalam keadaan mendesak sebagaimana Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5). Akan tetapi, dalam kondisi tersebut, penyidik tetap wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 2 x 24 jam setelah penggeledahan sebagaimana Pasal 113 ayat (6).

Bahkan, Pasal 113 ayat (9) menegaskan bahwa apabila persetujuan pengadilan ditolak, hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.

“Karena itu, saya meminta Polda Riau membuka dan memeriksa dasar hukum penggeledahan kendaraan tersebut. Apakah sudah ada izin pengadilan? Jika menggunakan alasan keadaan mendesak, apa fakta objektif yang mendasarinya? Apakah kewajiban meminta persetujuan pengadilan sudah dipenuhi? Jangan sampai kewenangan penyidik dijalankan tanpa pengawasan hukum,” ujarnya.

Rikardo menambahkan, pemeriksaan juga harus mencakup surat perintah penyidikan, surat tugas, administrasi penindakan, berita acara penggeledahan, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan operasi tersebut.

Menurutnya, legalitas penggeledahan tidak boleh hanya dinilai dari ada atau tidaknya barang bukti narkotika, tetapi juga dari kepatuhan terhadap seluruh prosedur hukum.

Pengambilalihan Kemudi Kendaraan Harus Dipertanggungjawabkan

Selain persoalan penggeledahan, Rikardo menyoroti keterangan kepolisian mengenai pengambilalihan kemudi kendaraan oleh petugas ketika istri dan anak Suhendrik Ginting masih berada di dalam mobil.

Ia mempertanyakan urgensi tindakan tersebut, terlebih berdasarkan kronologi yang diberitakan, pengambilalihan kemudi dilakukan ketika hujan deras dengan alasan memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih teduh.

“Pertanyaan saya sederhana, apa urgensinya anggota polisi mengambil alih kemudi kendaraan yang masih ditumpangi seorang ibu dan anak kecil? Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih aman? Apakah kondisi kesehatan penumpang sudah diperiksa? Siapa yang memutuskan kendaraan itu harus dijalankan oleh petugas? Semua harus dijelaskan,” katanya.

Rikardo mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur kewenangan diskresi kepolisian.

Menurutnya, diskresi bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan aparat harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengabaikan prinsip keselamatan masyarakat.

Ia juga mengingatkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya Pasal 3, yang memuat prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan kewajaran.

“Kalau memang ada kebutuhan untuk memindahkan kendaraan, harus dijelaskan mengapa cara tersebut dipilih dan bagaimana risiko terhadap penumpang diperhitungkan. Penolakan seseorang untuk keluar dari kendaraan tidak serta-merta menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang tidak proporsional. Aparat harus mampu membedakan perlawanan, ketidakpatuhan, dan ancaman nyata,” tegasnya.

Pasal 14 UU Polri: Polisi Berkewajiban Melindungi Keselamatan Jiwa

Rikardo menegaskan bahwa persoalan paling mendasar dalam kasus ini adalah kewajiban kepolisian untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat.

Ia merujuk Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan tiga tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih khusus, Pasal 14 ayat (1) huruf i mengatur tugas Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Artinya, memberikan pertolongan kepada masyarakat bukan sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan sesuka hati anggota. Itu merupakan bagian dari tugas kepolisian. Ketika seorang perempuan mengalami kejang-kejang dan kehilangan kesadaran di tengah operasi, maka keselamatan nyawanya harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah petugas segera memberikan pertolongan pertama, apakah ambulans atau tenaga medis segera dihubungi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa korban ke Puskesmas, dan apakah terdapat keterlambatan penanganan.

“Jangan hanya menjelaskan bahwa korban akhirnya dibawa ke Puskesmas. Publik ingin mengetahui apa yang dilakukan petugas sejak korban mulai mengalami kejang sampai mendapatkan penanganan medis. Dalam keadaan darurat, setiap menit sangat berarti,” katanya.

Rikardo juga meminta perbedaan keterangan mengenai permintaan air minum dan penggunaan air hujan untuk membasahi wajah atau bibir korban diperiksa secara objektif.

Menurutnya, ketika seseorang mengalami kejang dan tidak sadarkan diri, prioritasnya adalah pertolongan medis darurat, bukan sekadar memberikan air minum. Memasukkan cairan ke mulut orang yang tidak sadar bahkan dapat menimbulkan risiko tersedak.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Rikardo menyebut bahwa kematian Ripka harus dilihat dengan memperhatikan kewajiban negara melindungi hak hidup setiap warga negara.

Ia merujuk Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 4 UU HAM juga menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Sementara Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaannya.

“Negara tidak boleh hanya hadir ketika hendak menangkap seseorang, tetapi absen ketika keselamatan orang yang berada dalam proses penindakan harus dilindungi. Hak hidup bukan hak yang diberikan polisi, sehingga bukan pula hak yang dapat diabaikan oleh polisi,” tegas Rikardo.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran HAM harus dilakukan secara serius apabila ditemukan indikasi bahwa tindakan atau kelalaian aparat telah mengakibatkan terabaikannya hak-hak korban.

Menurutnya, tidak ditemukannya luka fisik tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan dalam cara petugas memperlakukan korban maupun dalam penanganan kondisi darurat medis.

Rikardo juga mengingatkan bahwa apabila pemeriksaan menemukan adanya kelalaian anggota yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kematian korban, persoalannya tidak boleh berhenti pada pemeriksaan etik atau disiplin.

R2

Tingalkan komentar anda

Verified by MonsterInsights